terawan kecewa dengan bpjs kesehatan

3 Alasan Terawan Kecewa Dengan BPJS Kesehatan!

3 Alasan Terawan Kecewa Dengan BPJS Kesehatan. Saran yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait kenaikan tarif BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu tidak dilaksanakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Terawan kecewa dengan BPJS Kesehatan, dan mengaku tidak memiliki solusi.

Permasalahannya, ia menjelaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri kelas III pada akhirnya tak sejalan dengan keputusan Komisi IX DPR RI. Pasalnya, per 1 Januari 2020 iuran tersebut tetap naik.

“Saya enggak bisa memberikan solusi kalau memang permasalahan tidak bisa dilaksanakan dan juga transparansi tidak bisa dikerjakan, namun mudah-mudahan akan ada perubahan itikad yang akan membuat saya mendapatkan bahan yang lebih lengkap.”

“Memang ada beberapa hal yang kenapa saya dengan ini, kemudian yang kedua saya tidak mengatakan pendapat untuk solusi. Ya buat saya percuma saya mengemukakan pendapat, yang di kemudian hari, yang sudah disepakati bersama juga tidak bisa dilaksanakan. Menurut saya itu adalah wujud kekecewaan saya juga, untuk saya berani menyatakan bahwa saya tidak punya solusi,” tegas Menteri Kesehatan Terawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan dirinya tidak memiliki solusi untuk tarif iuran BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan setelah dirinya mengetahui bahwa Direktur Utaman BPJS Kesehatan Fachmi Idris tidak melaksanakan saran yang disampaikan oleh Terawan beberapa waktu lalu.

“Saya kecewa dan sudah saya kirimi surat dan ada beberapa hal, kenapa ini tidak dijalankan dan saya tidak menyatakan pendapat untuk solusinya,” ujarnya saat melakukan rapat kerja bersama Komisi IX di kompleks Senayan, Senin (20/1/2020).

3 Alasan Terawan Kecewa Dengan BPJS Kesehatan

1. Solusi Alternatif Usulan Terawan Tidak Dihiraukan

Saat rapat terakhir bersama Komisi IX DPR pada 12 Desember 2019, Terawan memberikan tiga opsi skema alternatif untuk mengatasi masalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Alternatif yang disepakati antara pemerintah dan Komisi IX saat itu adalah bahwa subsidi akan tetap diberikan oleh pemerintah kepada Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.

Keputusan yang sudah disepakati bersama Komisi IX DPR adalah bahwa subsidi kelas diambil dari selisih yang diperoleh dari kenaikan iuran kelas lain. Nyatanya, BPJS tetap menaikkan iuran untuk PBPU dan BP Kelas III.

Terawan kecewa dengan BPJS Kesehatan karena usulannya untuk mengatasi tarif iuran BPJS Kelas III tidak dijalankan oleh BPJS di bawah kepemimpinan Direktur Utamanya Fachmi Idris.

“Percuma mengatakan pendapat dan tidak bisa dilaksanakan. Saya tidak punya solusi kalau tidak bisa dilaksanakan, dan saya sedih sekali. Karena memang kewenangannya kan ya ada di mereka,” katanya melanjutkan.

2. Anggaran BPJS Kesehatan Yang Tidak Transparan

Terawan mengaku bahwa ketika ingin memberikan alternatif jalan keluar, BPJS justru tidak transparan terhadapnya.

“Anggaran pun hanya lewat saja di saya, hanya lewat saja. Tetapi pertanggungjawaban anggaran digunakan berapa, saya tidak mendapatkan laporan yang baik, itu digunakan untuk apa. Untuk defisit yang dialami, kan seharusnya bisa dicari jalan keluarnya bersama, entah dengan cukai atau apapun.”

3. Menteri Kesehatan tidak memiliki rentang kendali

Kementerian Kesehatan tidak memiliki rentang kendali dan diskresi keputusan sepenuhnya ada di pihak BPJS. “Karena itu izinkan saya untuk tidak memberikan jalan keluar mengenai itu. Karena saya membutuhkan data yang lengkap, saya membutuhkan komitmen. Tapi yang punya kemampuan untuk eksekusi itu kan yang punya uang. Lah saya kan hanya memberikan regulasi. Ya kita akan koordinasi,,” tuturnya.

Terawan merasa bingung ketika ia dilempar ke kanan kiri atas kesepakatan yang sudah dibuat dengan Komisi IX DPR. Meski begitu, ia meminta agar BPJS Kesehatan sendiri dapat mengubah keputusannya untuk bisa menjalankan alternatif yang telah diberikan, sehingga peserta kelas III tak dinaikkan iurannya.

Menteri Kesehatan Terawan pun menyatakan permohonan maaf karena dirinya pun tak bisa mengarahkan BPJS Kesehatan untuk menjalankan alternatif yang telah diberikan, juga mencegah kenaikan iuran peserta mandiri kelas III.

“Itu saja yang bisa saya kemukakan. Saya mohon maaf, ini semua yang saya dengarkan, memang itu sama dengan apa yang ada di hati saya,” tutup Terawan.

Komentar