kenaikan iuran bpjs kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan 2020 meresahkan pengusaha

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi keluhan tak hanya bagi peserta mandiri, namun juga perusahaan swasta. Iuran yang naik hingga dua kali lipat sejak 1 Januari 2020 dianggap memberatkan para pelaku usaha.

Perusahaan akan semakin terbebankan dengan tanggungan iuran BPJS kesehatan karyawan yang perlu dibayarkan. Tak cukup sampai di situ, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan ini juga dibarengi dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen. Dampak dari kenaikan kedua tanggungan ini tentu saja bahwa perusahaan akan melakukan berbagai macam bentuk efisiensi anggaran operasional, seperti menurunkan kelas BPJS Kesehatan.

Meskipun — seperti dikutip dari artikel Kompas.com — menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas, penurunan kelas tidak akan berdampak terhadap perbedaan pelayanan medis yang diberikan di setiap kelasnya, banyak pengusaha yang merasa hal ini tidak masuk logika.

“Kalau tujuan mereka (BPJS Kesehatan) ingin menutup defisit anggaran, sangat tidak masuk di akal tidak akan terjadi mismatch antara besarnya iuran (dan kelas) dengan kualitas pelayanan,” menurut Martin Yap, seorang pengusaha bidang logistik dan perkapalan di ibukota.

Turunnya kelas BPJS Kesehatan selain dapat menurunkan kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh karyawan, dampak tidak langsung penurunan produktifitas karyawan juga dikhawatirkan akan semakin meningkat — seperti durasi pegawai berada di luar kantor untuk berobat, infeksi nosokomial, dan tingkat kepuasan karyawan secara umum.


kenaikan iuran bpjs kesehatan

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden no. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (perubahan dari Peraturan Presiden no. 82 Tahun 2018) yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Meskipun ketentuan persentase PPU (Pekerja Penerima Upah) karyawan swasta tidak berubah, yakni tetap 5% dengan ketentuan 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja, pemerintah menaikkan batas maksimal upah sebagai dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan, dari Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta. Akibatnya demikian:

  1. Upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta, tidak lagi dihitung menggunakan dasar Rp 8 juta, tetapi menggunakan besaran upah yang diterima karyawan.
  2. Upah di atas Rp 12 juta tidak lagi dihitung menggunakan dasar Rp 8 juta, melainkan menggunakan dasar upah tertinggi, Rp 12 juta.

Kesimpulannya, batas maksimal iuran BPJS Kesehatan berubah, dari 5% atas Rp 8 juta, menjadi 5% atas Rp 12 juta. Ini artinya pengeluaran perusahaan untuk tunjangan BPJS Kesehatan akan lebih besar di tahun depan. Namun, tarif baru iuran BPJS Kesehatan karyawan tidak akan berpengaruh bagi karyawan yang berpenghasilan Rp 8 juta atau kurang.

Adapun rincian besaran iuran peserta BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

Peserta BPJS Iuran Sebelumnya Iuran Terbaru Mulai Berlaku
PBI Rp 23.000 Rp 42.000 1 Agustus 2019
PBPU & BP
  • Kelas III: Rp 25.500
  • Kelas II: Rp 51.000
  • Kelas I: Rp 80.000
  • Kelas III: Rp 42.000
  • Kelas II: Rp 110.000
  • Kelas I: Rp 160.000
1 Januari 2020
PPU
  • Pegawai pemerintah: 5% (3% pemberi kerja, 2% peserta)
  • Pegawai BUMN dan karyawan swasta: 5% (4% pemberi kerja, 1% peserta)
  • Batas upah/gaji paling tinggi sebagai dasar perhitungan: Rp 8 juta
  • Batas upah paling rendah: UMK/UMP
  • Pegawai pemerintah: 5% (4% pemberi kerja, 1% peserta)
  • Pegawai BUMN dan karyawan swasta: 5% (4% pemberi kerja, 1% peserta)
  • Batas upah/gaji paling tinggi sebagai dasar perhitungan: Rp 12 juta
  • Batas upah paling rendah: UMK/UMP
  • 1 Oktober 2019 untuk pegawai pemerintah
  • 1 Januari 2020 untuk pegawai BUMN dan karyawan swas

Komentar